TranslatePDF. ANOMALI KEUANGAN ANOMALI KEUANGAN PARTAI POLITIK PARTAI POLITIK PENGATURAN DAN PRAKTEK Tujuan pengaturan keuangan partai politik adalah menjauhkan partai politik dari penguasaan para pemilik uang agar partai politik bebas memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 tentang partai politik gagal Aldila. 2016 . Implikasi Bantuan Keuangan Terhadap Pengaturan Pengelolaan Keuangan Partai Politik Dalam Konteks Transparansi Dan Akuntabilitas " Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desipradani . 2018 . Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Program Studi Magister Sains Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia . BADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIKPYIIONESIA 27 /S/Vll-XV111/05/2018 I (satu) berkas Has il Pemeriksaan atas Fertanggungjawaban Penerimaan clan Fartai Kebanõkitan Bangsa dari 2017. Jakarta, 16 Mei 2018 Kepada Yth. Ketua DPP Partai Kebanakitan Banusa di Jakarta Berdasarkan Undang-Undang (CU) Nomor 15 Tahitn 2006 tentanŒ Badan Pemeriksa 1Agustus 2022, 12:10. Antara. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat mendaftarkan berkas peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (1/8). Foto: Antara. Sejumlah partai politik mulai mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Umum 2024. Ada 10 partai politik yang dijadwalkan akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (1/8). DinasPerpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Fond DPRD1 - Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur (Bagian Persidangan); Serie 1 - BAGIAN PERSIDANGAN; 557 lebih Item 529 - Pendapat akhir F. Golkar, FPPP, FKB, FPAN, FPDIP, F Demokrat Keadilan acara pembahasan dan penetapan rancangan perhitungan APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2004 dan LPJ Kepala Daerah tahun 2004 tanggal 20 April 2005. LAPORANKEUANGAN PARTAI DEMOKRATlaporan-keuangan-2000. DPP Partai Demokrat | Jl. Proklamasi No.41, RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Keuanganpartai nyatanya masih menjadi ruang gelap bagi publik. Padahal, keterbukaan laporan keuangan partai telah diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kedua UU tersebut dijelaskan bahwa partai politik adalah badan publik dan salah satu kewajibannya DPPPartai Gerindra. Laporan Keuangan Audited 2019; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2020; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2019; Laporan Keuangan Audited 2015; Kami dengan PDIP hubungan tetap baik dan kami sama-sama saat ini terutama Gerindra melakukan konsolidasi partai untuk menguatkan partai sampai di akar rumput," ujar Dasco. Sebuahkata sandi akan dikirimkan ke email Anda. Beranda; Profil DPRD. Semua DPRD Kota Tasikmalaya Selayang Pandang Kota Tasikmalaya Visi dan Misi DPRD Kota Tasikmalaya Selayang Pandang Kota Tasikmalaya Visi dan Misi Laporankeuangan PDIP dinilai amburadul. soloraya; Jumat, 5 Maret 2010; 3 menit baca Monday 31 May 2004 - 00:00. Polda Jawa Barat (Jabar) mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Iwan Hendrawan atas dana partai (PDIP) sebesar Rp184 juta. Kapolda Jawa Barat Irjen Edi Darnadi saat mengikuti kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Cirebon, Sabtu (29/5), sudah meminta jajarannya untuk SekretarisJenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kadernya, terutama yang ada di Jawa Tengah, untuk belajar membangun militansi dan pengelolaan partai kepada PDI Perjuangan. "Kami ingin belajar sama njenengan (PDIP), bersama-sama.Indonesia ini terlalu luas jika diurus sendirian. Yang penting pada 2024, jangan jauh dari PDIP, kalau bisa, teman-teman Gerindra diberi ruang sedikitlah Barudalam pemilu kali ini ada partai yang berani mengakui nominal dana kampanye sebesar itu. Perludem: Laporan Dana Kampanye PDIP Besar, Bentuk Upaya Transparansi Keuangan BeritaSatuTV | Investor.id | Jakartaglobe.id | e-Paper | Live Streaming PerolehanOpini WTP tersebut juga menandakan bahwa penjelasan laporan keuangan BMM telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan pihaknya menargetkan finis di dua besar pada Pemilu 2024. Adapun partai yang telah mendaftar, yakni PDIP Karenalaporan aset memang benar, sehingga ke depan PDI Perjuangan menuju partai modern," kata Olly. Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian ATR/BPN Musriadi, yang mewakili lembaganya dalam acara itu, mengapresiasi DPP PDIP atas pelaksanaan penandatanganan MoU itu. UPBa5N. Jakarta - Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum KPU, Nur Syarifah mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P hari ini menyerahkan laporan keuangan kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. "Hingga kini, tiga jenis laporan yang sudah lengkap baru dari PDI Perjuangan, yaitu laporan pembukaan rekening khusus, laporan awal dana kampanye dan laporan sumbangan periode kedua," ujarnya di Kantor KPU, Jumat 28/2. Dengan penyerahan laporan keuangan kampanye hari ini maka PDI-P menjadi peserta pemilu pertama yang telah menyerahkan laporan keuangan kampanye. Setelah menerima laporan keuangan dari parpol peserta Pemilu, KPU kemudian akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas laporan tersebut sebelum diserahkan kepada auditor. "Jadi KPU tidak menilai atau melakukan 'assesment' terhadap isi laporan. Kami hanya memeriksa kelengkapan berkas dan formatnya," terangnya. Politisi PDI-P Rudianto Tjen mengatakan masih ada 44 calon anggota legislatif caleg belum menyerahkan laporan keuangan kampanye mereka ke DPP. Pasalnya, PDI-P merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan mereka. Namun PDI Perjuangan akan mengupayakan dalam dua hari ini akan segera mengkomunikasikannya. Lebih lanjut dikatakan, sumbangan dana kampanye paling banyak berasal dari kader dan caleg partai, meskipun ada pula sumbangan dana dari perusahaan dan perorangan ke partai berlambang banteng itu. "Rekening khusus kita menampung sumbangan dari kader-kader PDI Perjuangan dan pihak ketiga yang kita terima, semua resmi kita laporkan siapa yang menyumbang, berapa nilainya semua kita lampirkan. Total kurang lebih 220 miliar rupiah," ucapnya. KPU sendiri masih menunggu partai-partai lain untuk segera menyerahkan laporan keuangan hingga paling lambat Minggu 2/3 sore pukul WIB. Terkait laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye saja, hingga saat ini tercatat baru tiga parpol yang menyerahkan, yaitu PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Bulan Bintang PBB. Sementara itu sembilan parpol nasional peserta Pemilu belum menyerahkan tiga laporan keuangan seperti yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sumber Suara Pembaruan Saksikan live streaming program-program BTV di sini Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengucurkan dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2021 senilai Rp 27,2 miliar. Dana hibah itu diberikan kepada 10 partai Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan dana hibah itu mengalami kenaikan menjadi Rp per suara sejak 2020. Sebelumnya, dana hibah untuk parpol ini sebesar Rp per suara."Laporan penggunaan dana hibah ini juga harus dilaporkan secara transparan, akuntabel, dan dipublikasikan di tempat umum. Misalnya, di kantor partai, supaya masyarakat tahu, jangan sampai ada laporan fiktif," kata Mujiyono kepada wartawan, Kamis 23/12/2021. Mujiyono mengatakan dana hibah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia juga mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menjalankan fungsinya dalam membina parpol."Penggunaan dana hibah ini harus dilakukan secara baik sesuai dengan undang-undang karena ini menyangkut uang rakyat, hibah melalui APBD," ini rincian parpol penerima dana hibah beserta nominalnya1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Rp Rp 6,6 miliar2. Partai Gerindra DKI Jakarta Rp Rp 4,6 miliar3. DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Rp Rp 4,5 miliar4. Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rp Rp 2 miliar5. Partai Demokrat DKI Jakarta Rp Rp 1,9 miliar6. Partai Amanat Nasional DKI Jakarta Rp Rp 1,8 miliar7. Partai NasDem DKI Jakarta Rp Rp 1,5 miliar8. Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta sebesar Rp Rp 1,5 miliar9. Partai Golkar DKI Jakarta Rp Rp 1,5 miliar10. Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta Rp Rp 884 jutaSebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan dana bantuan keuangan kepada partai politik untuk tahun 2021 senilai Rp 27 miliar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bantuan ini berasal dari warga Jakarta yang diamanatkan untuk partai ini disampaikan Anies dalam 'Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021'."Kalau berbicara tentang nilai, tentu saja kebutuhan melampaui dari nilai tersebut. Tapi ini dimaknai bahwa ini adalah kewajiban yang berasal dari APBD, berasal dari pajak warga Jakarta, diputuskan bersama oleh eksekutif dan legislatif, yang secara resmi disalurkan kepada partai politik sehingga ini dipegang sebagai amanat bagi kita semua," kata Anies dalam keterangannya, Rabu 22/12. taa/haf Skip to contentAku DemokratNewsletter AHY Profil dan PrestasiInstruksi KetumRubrik PemikiranDiskusi Bersama AHYSocial Media AHYOrganisasi SejarahVisi & MisiProgram Program PrioritasRencana KerjaKalender Kerja 2022Struktur OrganisasiPengurus Pengurus DPPPengurus DPD & DPCFraksi DPR-RIWebsite DPD & DPC Partai DemokratRegulasi & Keputusan PartaiLaporan KeuanganStatistik KeanggotaanStatistik KantorPublikasi RilisBerita Berita NasionalBerita DaerahSudut PandangPemilu Calon EksekutifCalon LegislatifAnggota DPR-RIGabung DemokratDaftar CalegE-PPID Dasar Hukum dan Regulasi PPIDDaftar Informasi PublikMaklumat PPIDFormulir Permohonan InformasiPengajuan KeberatanSurvei KepuasanTentang PPID Tugas dan Fungsi PPIDStruktur Organisasi PPIDVisi Misi PPIDKontak PPIDStandar Layanan PPID Tata Cara PermohonanSOP PPIDWaktu dan Biaya Layanan InformasiLHKPNDokumentasi PPIDLaporan PPIDAplikasi DemokratBPIP Partai Demokrat Laporan Keuangan 2020cecepsuradi2021-08-02T132845+0700 Page load link This study aims to know the financial management of the Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan in the District of Jepara Regency and its connection to public trust. The financial management in the party determines its existence and electability in the political field. To increase the partys electability and to maintain the confidence of its members and public trust, financial transparency should be improved. Financial transparency of the political party is still beyond the expectations. Ideally, as a public institution, Indonesian political parties have a very large role in maintaining democracy and good governance. This research investigates the Branch Dewan Pimpinan Cabang of the Indonesian Democratic Party-Struggle PDI-P in the district of Jepara, Central Java. This party won the 2014 General Election in the district. Although, its financial management is not transparent. This research applies quantitative methods to portray the phenomenon. This research chose 100 people as samples from the total population of the Jepara District who has the right to vote. The sample has been taken by probability sampling techniques. The results show that DPC-PDIP in Jepara District manages its finance with discipline and following law. PDIP is considered to know about good financial reporting. This increases public trust and the partys confidence. Figures - available via license CC BYContent may be subject to copyright. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Farich Azhar & Kushandajani. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle 74 JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 8 1 2020 74-83, DOI JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA Available online Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan/PDPI in The District of Jepara and Efforts in Increasing Public Trust Farich Azhar & Kushandajani Master of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Diponegoro, Indonesia Recieved December 03, 2019; Accepted January 22, 2020; Published June 2020 Abstract This study aims to know the financial management of the Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan in the District of Jepara Regency and its connection to public trust. The financial management in the party determines its existence and electability in the political field. To increase the partys electability and to maintain the confidence of its members and public trust, financial transparency should be improved. Financial transparency of the political party is still beyond the expectations. Ideally, as a public institution, Indonesian political parties have a very large role in maintaining democracy and good governance. This research investigates the Branch Dewan Pimpinan Cabang of the Indonesian Democratic Party-Struggle PDI-P in the district of Jepara, Central Java. This party won the 2014 General Election in the district. Although, its financial management is not transparent. This research applies quantitative methods to portray the phenomenon. This research chose 100 people as samples from the total population of the Jepara District who has the right to vote. The sample has been taken by probability sampling techniques. The results show that DPC-PDIP in Jepara District manages its finance with discipline and following law. PDIP is considered to know about good financial reporting. This increases public trust and the partys confidence. Keywords Financial Management, Political Parties, Public Trust How to Cite Azhar, F & Kushandajani. 2020. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan/PDPI in the District of Jepara and Efforts in Increasing Public Trust. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 74-83 *Corresponding author E-mail farich_azhar92 ISSN 2549-1660 Print ISSN 2550-1305 Online JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 2020 74-83 75 INTRODUCTION Political parties are designed to influence the quality of public policy in certain ideological interests. The parties work to affect the policy-making through the distribution of the influence or directly by using power gained through public participation in electoral activities. Political parties have duties and authority or rights and obligations in political structures, through which they head to achieve their goals in a political system. Ideally, they are expected to bring wealth and increase public trust. Political partys funding activities are generally carried out through membership fees. However, in its development, the need for funds in political campaigning activities seems to be even greater. Therefore, a strong democratic political system requires political parties not only functional and democratic, both internally and externally, but also well institutionalized and competitive Surbakti & Supriyanto, 2011. To increase the political partys electability and to maintain the confidence of party members and public trust, the partys financial transparency is necessary. To that end, the government formulated a law regulating the financial management of political parties based on the principles of transparency and accountability. Law No. 2 of 2011 is a substitute for Law No. 2 of 2008 emphasizing that political parties are obliged to submit accountable reports on revenues and expenditures sourced from the national budget APBN and regional budget APBD to the financial auditory body BPK regularly once a year. However, Indonesia Corruption Watch ICW reveals that during 2014 there were 629 corruption cases and as many as 1,328 suspects causing state losses of Rp. 5,29 trillion. The cases increased by 69 cases compared to 2013, namely 560 corruption cases which caused losses of Rp Trillion of the states money, where the cases are dominated by political elites Khairudin & Erlanda, 2016. Further, the government's assertiveness needs to be questioned, because there are no sanctions for political parties that do not prepare financial reports. Meanwhile, Law No. 2 of 2008 and Law No. 2 of 2011 provide leeway for oversight of political party finances that is, increasing the nominal amount of donations both individuals and business entities. However, the mechanism for submitting financial statements is not mentioned in the law Permadi & Riharjo, 2015. The issue of transparency over political party funding is still challenging currently so party financial regulation is needed to achieve transparency and accountability. Public participation in financial management such as getting access to financial documents is still very difficult to guarantee. Transparency in political party financial management is still far from expectations. Even though, as a public institution, political parties have a very large role in maintaining democracy and governance. Financial management in the party internally determines the existence and electability of the party in politics. In the constellation of General Election at the regional level, especially in Jepara Regency, PDIP obtained the second most votes of 113,769 based on the recapitulation of the Jepara Regency Election Commission in 2014 KPU Jepara, 2014. The first majority vote in Jepara Regency was PPP with 120,990 votes that are followed by other parties. The recapitulation shows that the difference in votes between PPP as the winner of the election in the Jepara Regency is not far from PDIP. So PDIP is classified as a big party in the regency. As a big party, it needs to be viewed in terms of party financial management and its influence on the vote in the 2014 election. Besides the predicate as a major party in Jepara Regency, PDIP was Farich Azhar & Kushandajani. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle 76 included in the ranks of the party which was the most corrupt as Corruption Eradication Commission KPK in the course 2002-2014. As a party included in the top 3 parties, it is very likely to commit criminal acts of corruption. However, the predicate of the most corrupt party shows that poor accountability and financial transparency do not seem to influence a party winning the election. The following figure shows the case. Figure 1 Corruption Index of political parties during 2002-2014. Source ICW, 2014 The above chart illustrates that it is necessary to conduct a more comprehensive study on the correlation between the financial transparency of political parties and public trust. Several previous studies that examine the financial transparency of political parties have a different focus, such as, the research by Sekar Anggun Gading Pinilih titled "Encouraging Transparency and Accountability of Political Parties Financial Arrangements" Pinilih, 2017. Bagus Permadi and Ikhsan Budi Riharjo studied the same topic titled "The View of Party Management Towards Transparency and Accountability in Political Party Financial Reporting" Permadi & Riharjo, 2015. Eka Adhi Wibowo's research is titled "Accountability of Political Parties and Electability of Political Parties A Case Study of Election Contesting Political Parties in DIY Province in 2014" Wibowo, 2018. Furthermore, Mayki Ayu Juliestari has done research titled "Disclosure of Party Financial Responsibility as the Basis for Good Political Party Governance Study of the Democratic National Party, the National Awakening Party, the National Mandate Party and the Prosperous Justice Party of Gowa Regency" Lestari, 2018. Moreover, Alfian Ibnu Sina has studied the topic in research titled "Implementation of Transparency and Accountability as Corruption Prevention Measures Study on PKB DPC in Ngawi" Sina, 2017. Masiyah Kholmi’s research is titled "Constituent Perceptions of Financial Accountability of Political Parties Studies in Malang City" Kholmi, 2010. Rohmah's study is titled "UNESA Accounting Student Perceptions About the Effects of Transparency and Financial Accountability of Political Parties on Party Performance and Efforts to Eradicate White Collar Crime" Rohmah, 2014. The last is Yusuf Eko Nahuddin’s research titled "Financial Accountability of Political Parties Towards Good Political Party Governance" Nahuddin, 2015. This study takes a different focal point from previous studies by emphasizing the Financial Management of the Indonesian Democratic Party of Struggle in the Jepara Regency as an Effort to Increase Public Trust. Based on the background of the problems and conditions discussed above, the research question that will be raised in this study is how does the influence of the Financial Management of PDIP in the Jepara Regency on Public Trust. This study aims to seek to know the financial management of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDIP of Jepara Regency on the level of public trust. Political parties are designed to influence the quality of public policy in certain ideological interests. The parties JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 2020 74-83 77 work to affect the policy-making through the distribution of the influence or directly by using power gained through public participation in electoral activities. Political parties have duties and authority or rights and obligations in political structures, through which they head to achieve their goals in a political system. Ideally, they are expected to bring wealth and increase public trust. Political partys funding activities are generally carried out through membership fees. However, in its development, the need for funds in political campaigning activities seems to be even greater. Therefore, a strong democratic political system requires political parties not only functional and democratic, both internally and externally, but also well institutionalized and competitive Surbakti & Supriyanto, 2011. To increase the political partys electability and to maintain the confidence of party members and public trust, the partys financial transparency is necessary. To that end, the government formulated a law regulating the financial management of political parties based on the principles of transparency and accountability. Law No. 2 of 2011 is a substitute for Law No. 2 of 2008 emphasizing that political parties are obliged to submit accountable reports on revenues and expenditures sourced from the national budget APBN and regional budget APBD to the financial auditory body BPK regularly once a year. However, Indonesia Corruption Watch ICW reveals that during 2014 there were 629 corruption cases and as many as 1,328 suspects causing state losses of Rp. 5,29 trillion. The cases increased by 69 cases compared to 2013, namely 560 corruption cases which caused losses of Rp Trillion of the states money, where the cases are dominated by political elites Khairudin & Erlanda, 2016. Further, the government's assertiveness needs to be questioned, because there are no sanctions for political parties that do not prepare financial reports. Meanwhile, Law No. 2 of 2008 and Law No. 2 of 2011 provide leeway for oversight of political party finances that is, increasing the nominal amount of donations both individuals and business entities. However, the mechanism for submitting financial statements is not mentioned in the law Permadi & Riharjo, 2015. The issue of transparency over political party funding is still challenging currently so party financial regulation is needed to achieve transparency and accountability. Public participation in financial management such as getting access to financial documents is still very difficult to guarantee. Transparency in political party financial management is still far from expectations. Even though, as a public institution, political parties have a very large role in maintaining democracy and governance. Financial management in the party internally determines the existence and electability of the party in politics. In the constellation of General Election at the regional level, especially in Jepara Regency, PDIP obtained the second most votes of 113,769 based on the recapitulation of the Jepara Regency Election Commission in 2014 KPU Jepara, 2014. The first majority vote in Jepara Regency was PPP with 120,990 votes that are followed by other parties. The recapitulation shows that the difference in votes between PPP as the winner of the election in the Jepara Regency is not far from PDIP. So PDIP is classified as a big party in the regency. As a big party, it needs to be viewed in terms of party financial management and its influence on the vote in the 2014 election. Besides the predicate as a major party in Jepara Regency, PDIP was included in the ranks of the party which was the most corrupt as Corruption Eradication Commission KPK in the course 2002-2014. As a party included in Farich Azhar & Kushandajani. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle 78 the top 3 parties, it is very likely to commit criminal acts of corruption. However, the predicate of the most corrupt party shows that poor accountability and financial transparency do not seem to influence a party winning the election. The following figure shows the case. Figure 2. Corruption Index of political parties during 2002-2014. Source ICW, 2014 The above chart illustrates that it is necessary to conduct a more comprehensive study on the correlation between the financial transparency of political parties and public trust. Several previous studies that examine the financial transparency of political parties have a different focus, such as, the research by Sekar Anggun Gading Pinilih titled "Encouraging Transparency and Accountability of Political Parties Financial Arrangements" Pinilih, 2017. Bagus Permadi and Ikhsan Budi Riharjo studied the same topic titled "The View of Party Management Towards Transparency and Accountability in Political Party Financial Reporting" Permadi & Riharjo, 2015. Eka Adhi Wibowo's research is titled "Accountability of Political Parties and Electability of Political Parties A Case Study of Election Contesting Political Parties in DIY Province in 2014" Wibowo, 2018. Furthermore, Mayki Ayu Juliestari has done research titled "Disclosure of Party Financial Responsibility as the Basis for Good Political Party Governance Study of the Democratic National Party, the National Awakening Party, the National Mandate Party and the Prosperous Justice Party of Gowa Regency" Lestari, 2018. Moreover, Alfian Ibnu Sina has studied the topic in research titled "Implementation of Transparency and Accountability as Corruption Prevention Measures Study on PKB DPC in Ngawi" Sina, 2017. Masiyah Kholmi’s research is titled "Constituent Perceptions of Financial Accountability of Political Parties Studies in Malang City" Kholmi, 2010. Rohmah's study is titled "UNESA Accounting Student Perceptions About the Effects of Transparency and Financial Accountability of Political Parties on Party Performance and Efforts to Eradicate White Collar Crime" Rohmah, 2014. The last is Yusuf Eko Nahuddin’s research titled "Financial Accountability of Political Parties Towards Good Political Party Governance" Nahuddin, 2015. This study takes a different focal point from previous studies by emphasizing the Financial Management of the Indonesian Democratic Party of Struggle in the Jepara Regency as an Effort to Increase Public Trust. Based on the background of the problems and conditions discussed above, the research question that will be raised in this study is how does the influence of the Financial Management of PDIP in the Jepara Regency on Public Trust. This study aims to seek to know the financial management of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDIP of Jepara Regency on the level of public trust. In the reform era, the democratic system began to be implemented well. Most importantly, the electoral system allows the president to be directly elected, no longer elected through the People's Consultative Assembly. This study describes the general election after post-reform until now. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 2020 74-83 79 RESEARCH METHOD This research uses descriptive quantitative methods to explain a phenomenon or social reality. The phenomenological approach aims to understand respondents on the existence of humans or society, as well as their experiences in social interaction Tuasikal, 2013. The phenomenological approach in this study aims to define the research problem based on an empirical study such as observations. The objects of this study are the Branch Representative Council DPC PDI Perjuangan in Jepara Regency and the people of the Jepara Regency. The sample is part of the population with certain characteristics and has been chosen. The population in this study were all Jepara Regency residents who already had the right to vote, amounting to 858,209 people KPU Jepara, 2018. The authors narrowed the population by calculating sample sizes carried out by the Slovin technique Sugiyono, 2011. Consideration using the Slovin formula because the number of samples drawn must be representative so research results can be generalized. Moreover, the calculations do not require a table of the number of samples, but rather can be done with formulas and simple calculations. The Slovin formula determining samples is as following Information n = Sample size / number of respondents N = population size E = Percentage of looseness The population of this study is 856,538 people. The percentage of allowance used is 10 percent and the calculation can be fulfilled to achieve compatibility. Then to find out the number of research samples carried out calculations as follows n = 856,538 1+856,5380,12 n = 856,538 8,566 n = 99,9 adjusted to respondents to become 100 Based on the above calculation, the sample of respondents in this study was adjusted to 100 people. They are the residents of Jepara Regency who already had the right to vote. Samples were taken based on probability sampling techniques; simple random sampling. Sampling was done by coincidental technique, in which the sample is determined by coincidences. Anyone who coincidentally meets with a researcher can be taken into consideration as a sample. If the person whom the researcher encountered by chance meets the criteria, he or she can be used as a respondent Sugiyono, 2011. The statistical “t“ test is managed to find out how much influence the independent variable has on the dependent variable partially. Here is the research Hypothesis Ho Financial management of political parties influences public trust Ha political party financial management has no impact on public trust The hypothesis acceptance criteria are if the t count

laporan keuangan partai pdip